Kabupaten Bekasi | BEKASIEXPOSE.COM |
Banjir yang kembali melanda Kabupaten Bekasi menimbulkan kekhawatiran luas di tengah masyarakat. Tidak hanya permukiman warga, banjir bahkan merendam rumah mewah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, yang dinilai menjadi ironi sekaligus gambaran buruk tata kelola wilayah.
Dito, anggota masyarakat peduli isu lingkungan dan kebijakan publik, menyoroti kondisi tersebut sebagai alarm keras bagi pemerintah daerah. Ia menilai banjir yang mengepung rumah Plt Bupati menunjukkan bahwa persoalan ini tidak mengenal kelas sosial.
“Bayangkan, rumah Plt Bupatinya sendiri saja terkepung banjir dan menjadi kolam renang gratis. Bagaimana dengan kondisi warga lainnya?” ujar Dito saat ditemui di Kantor Vokal Komunitas Jurnalis Indonesia, kawasan Lippo Cikarang, Kamis (22/1/2026).
Menurut Dito, cuaca ekstrem yang terjadi di awal tahun ini memang menjadi faktor pemicu, namun persoalan utama terletak pada tata ruang wilayah yang sejak lama dinilai bermasalah dan tidak tertangani secara menyeluruh.
Sementara itu, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengakui perlunya pembenahan serius di sektor tata ruang. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi lintas sektor di Aula BPBD Kabupaten Bekasi, Selasa (20/1/2026).
“Artinya ada perencanaan tata ruang yang harus kita benahi. Banjir ini tidak bisa terus dibiarkan dan harus ada solusi konkret,” ujar Asep, dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar.
Menanggapi hal itu, Dito berharap pemerintah daerah tidak berhenti pada wacana. Ia menilai selama ini kebijakan penataan ruang belum mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
Ia juga menyinggung persoalan bangunan liar (bangli) yang kerap dijadikan kambing hitam penyebab banjir. Menurutnya, pembongkaran bangli tidak serta-merta menyelesaikan masalah jika tidak dibarengi pembenahan sistemik.
“Bangli yang dituduhkan sebagai biang kerok banjir, meski sudah dibongkar, tetap menghasilkan kondisi yang sama tanpa perubahan signifikan,” katanya.
Dito menilai bangli merupakan simbol kemiskinan dan potret nyata Kabupaten Bekasi. Ia menegaskan bahwa kemiskinan bukan untuk dipindahkan, melainkan harus dientaskan sesuai visi dan misi kepala daerah, yakni bangkit, maju, dan sejahtera.
Ia pun menegaskan masyarakat kini menanti langkah nyata dari Plt Bupati Bekasi terkait rencana pembenahan tata ruang yang telah disampaikan. Menurutnya, pemerintah tidak bisa terus berlindung di balik narasi bencana alam.
“Kita tunggu apa yang akan dilakukan Plt Bupati Bekasi dengan pembenahan tata ruang yang direncanakannya,” pungkas Dito.
Diketahui, banjir di Kabupaten Bekasi telah merendam 16 kecamatan dan 40 desa sejak Sabtu (17/1/2026). Sebanyak 4.622 kepala keluarga terdampak, dengan ketinggian air mencapai hingga 200 sentimeter di titik terparah.
𝑹𝒆𝒅
