𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐓𝐞𝐧𝐠𝐚𝐡 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐮𝐤𝐢𝐦𝐚𝐧 𝐁𝐢𝐧𝐨𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐬𝐨𝐫𝐨𝐭, 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡 𝐃𝐢𝐦𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐓𝐞𝐠𝐚𝐬 𝐓𝐞𝐫𝐭𝐢𝐛𝐤𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐳𝐢𝐧𝐚𝐧

Kabupaten Bekasi | BEKASIEXPOSE |

Keberadaan Sentra Industri Manufaktur Logam Binong di Kampung Binong, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan warga karena berada di tengah permukiman penduduk.

Sejumlah warga meminta instansi terkait segera turun ke lokasi untuk memeriksa legalitas perizinan masing-masing perusahaan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

‎Salah seorang warga menyebutkan, sentra tersebut merupakan gabungan beberapa jenis usaha yang diklaim sebagai Industri Kecil Menengah (IKM). Di dalamnya terdapat aktivitas penjualan oli, molding (bahan cetakan), plastik, besi, dan berbagai kegiatan perdagangan lainnya.

‎Menurutnya, awalnya perizinan yang diketahui warga adalah untuk pergudangan. Namun dalam praktiknya, aktivitas usaha berkembang menjadi berbagai jenis perdagangan, termasuk penjualan oli dengan metode pemindahan dari drum ke jeriken.

“Bahkan ada perusahaan yang diduga melakukan pengeboran untuk memanfaatkan air tanah,” ujarnya.

‎Warga juga mengeluhkan akses menuju lokasi industri yang menggunakan jalan desa karena tidak memiliki jalur khusus. Lalu lalang kendaraan operasional perusahaan dinilai mengganggu kenyamanan dan aktivitas masyarakat sekitar.

Selain itu, warga mengkhawatirkan potensi limbah yang dapat mencemari kualitas air tanah yang selama ini dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka juga menilai perusahaan belum menjalankan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada lingkungan sekitar.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, sejumlah wartawan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kabupaten Bekasi melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Di lapangan, tim mendapati berbagai aktivitas usaha sebagaimana disampaikan warga.

Rombongan diterima Bendahara Paguyuban Sentra Industri Manufaktur Logam Binong, Haji Caken. Ia menjelaskan bahwa paguyuban berperan memfasilitasi perusahaan dalam hal keamanan dan hubungan dengan masyarakat.

Untuk legalitas dan jenis usaha merupakan kewenangan masing-masing pimpinan perusahaan. Silakan konfirmasi langsung kepada pimpinan perusahaan terkait, termasuk usaha oli,” katanya.

Haji Caken juga menegaskan bahwa sentra industri tersebut telah memiliki izin sebagaimana tercantum pada papan nama di pintu masuk. Ia menyebut sejumlah instansi terkait juga pernah mendatangi lokasi.

Secara regulasi, keberadaan industri di kawasan permukiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa kegiatan industri wajib menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur kewajiban setiap pelaku usaha untuk memiliki dokumen lingkungan serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Warga berharap pemerintah daerah dan instansi teknis segera melakukan verifikasi menyeluruh agar kepastian hukum, ketertiban tata ruang, serta perlindungan lingkungan di kawasan permukiman tetap terjaga.

‎𝑹𝒆𝒅

<span;>‎