‎𝐀𝐏𝐁𝐃 𝐁𝐞𝐤𝐚𝐬𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐑𝐩𝟕,𝟕 𝐓𝐫𝐢𝐥𝐢𝐮𝐧 𝐃𝐢𝐬𝐞𝐩𝐚𝐤𝐚𝐭𝐢, 𝐏𝐥𝐭 𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐀𝐬𝐞𝐩 𝐒𝐮𝐫𝐲𝐚 𝐀𝐭𝐦𝐚𝐣𝐚 𝐇𝐚𝐝𝐚𝐩𝐢 𝐓𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢

Cikarang Pusat | BEKASIEXPOSE.COM |

‎ Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi resmi menyepakati hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (24/12/2025).

‎Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menjelaskan bahwa Rancangan Akhir APBD (RAPBD) Kabupaten Bekasi Tahun 2026 mencapai nilai sebesar Rp7,7 triliun. Anggaran tersebut disusun dari berbagai sumber pendapatan, di antaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, pendapatan bagi hasil dengan pemerintah provinsi, pembiayaan lainnya, serta sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

‎Menurut Asep, hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa hampir seluruh belanja mandatori dalam APBD 2026 telah terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menandakan bahwa struktur anggaran Kabupaten Bekasi telah disusun secara proporsional dan berorientasi pada kepentingan publik.

‎‎Pada sektor infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 8,3 persen dari total belanja daerah. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan usulan awal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menetapkan batas minimal sebesar 7,5 persen.

‎Anggaran infrastruktur tersebut difokuskan untuk mendukung program pembangunan prioritas, antara lain perbaikan dan peningkatan kualitas jalan, penyediaan dan perawatan penerangan jalan umum, serta pelaksanaan program normalisasi dan pembangunan jaringan irigasi.

‎Selain infrastruktur, sektor pertanian juga mendapatkan alokasi anggaran di atas ketentuan minimal. Jika batas minimal yang ditetapkan sebesar 2 persen, Kabupaten Bekasi menganggarkan sekitar 2,3 persen. Sementara itu, belanja untuk sektor kesehatan dan pendidikan juga telah melampaui ketentuan mandatory spending yang ditetapkan pemerintah.

‎‎Kabupaten Bekasi juga akan memperoleh dukungan tambahan dari pemerintah pusat berupa anggaran sebesar Rp76 miliar yang dialokasikan khusus untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur irigasi di sejumlah wilayah.

‎‎Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk dalam pembahasan bantuan keuangan provinsi guna mendukung pelaksanaan program-program strategis daerah.

‎‎Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di Kabupaten Bekasi, terutama pada sektor infrastruktur, pertanian, kesehatan, pendidikan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

‎‎𝑴.𝑺𝒐𝒍𝒆𝒉

‎