โTAMBUN | BEKASIEXPOSE.COM |
โโPerbaikan jalan utama di Perumahan Puri Cendana, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan publik setelah gerakan swadaya warga berujung viral di media sosial. Jalan sepanjang lebih dari satu kilometer yang menjadi akses utama keluarโmasuk perumahan itu telah rusak parah bertahun-tahun, meski statusnya telah resmi diserahkan sebagai fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi pada September 2024. Keresahan warga, khususnya dari kelompok Muda-Mudi Puri Cendana, mendorong lahirnya aksi penggalangan donasi mandiri melalui akun media sosial mereka, @mudamudi.pc.
โโDi balik aktivitas pengecoran yang berlangsung hingga larut malam pada Sabtu (29/11), terlihat lalu-lintas alat berat dan pekerja yang bergerak menyelesaikan Tahap I perbaikan. Pantauan lapangan menunjukkan bahwa proses ini bukan sekadar kerja gotong royong biasa, melainkan cerminan kekecewaan atas janji perbaikan infrastruktur yang sebelumnya digencarkan saat masa kampanye kepala daerah, namun belum menemui realisasi. Inisiatif warga ini pun menjadi respons langsung terhadap minimnya kepastian langkah perbaikan dari pemerintah daerah setempat.
โโKoordinator Muda-Mudi Puri Cendana, Chandra, menyebut perumahan itu menaungi tujuh Rukun Warga (RW) dengan total sekitar 2.669 Kepala Keluarga (KK). “Status Puri Cendana ini sudah diserahkan ke Pemda akhir tahun lalu. Artinya, seluruh tanggung jawab pemeliharaan dan perbaikan fasum, termasuk jalan, berada di bawah Pemda Kabupaten Bekasi,” ujar Chandra saat dikonfirmasi di lapangan.
โโKondisi jalan yang memprihatinkan terlihat hampir di seluruh ruas akses utama perumahan. Lubang-lubang besar menganga di sepanjang badan jalan, sementara genangan air akibat drainase yang tidak optimal mempercepat kerusakan struktur aspal dan permukaan jalan. Situasi tersebut berulang kali dibahas dalam musyawarah di tingkat RT/RW, Dewan RW, hingga pemerintah desa/kelurahan. Namun, menurut warga, tindak lanjut dari pemerintah kabupaten belum juga dirasakan di lapangan.
โโSalah satu koordinator Muda-Mudi mengungkap bahwa wilayah mereka sempat disebut sebagai bagian dari rencana prioritas peningkatan infrastruktur dalam kampanye kepala daerah sebelumnya. Akan tetapi, pasca-pemilihan, warga mengaku tidak memperoleh penjelasan resmi terkait alasan penundaan atau kelanjutan program itu. “Jika memang ada kendala anggaran atau persoalan teknis, warga berharap Pemda bisa menyampaikannya secara terbuka,” ujarnya.
โโGerakan penggalangan donasi yang diinisiasi Muda-Mudi Puri Cendana dilakukan secara terstruktur dan transparan. Dokumentasi keuangan, pencatatan kontribusi warga, penyebaran informasi melalui grup internal, hingga laporan dana dipublikasikan ke publik dan ditampilkan dalam banner besar di lokasi perbaikan. Kelompok ini juga mengurus pengadaan material cor, negosiasi harga, hingga penjadwalan pekerjaan bersama pihak pelaksana di lapangan.
โโBerdasarkan catatan yang dipublikasikan akun Muda-Mudi, total donasi yang terkumpul mencapai sekitar Rp189 juta. Dana tersebut digunakan untuk pengecoran jalan sepanjang 100 meter dengan lebar badan jalan sekitar tujuh meter. Meski baru mencakup sebagian kecil dari total kerusakan, pekerjaan ini disebut warga sebagai bentuk langkah awal yang nyata. “Kami bergerak karena situasinya sudah tidak bisa ditunda lagi. Ini kebutuhan mendesak,” ujar seorang warga yang ikut terlibat dalam penggalangan dana, namun memilih tidak disebutkan identitasnya.
โโWarga menegaskan bahwa mereka tidak ingin menyeret isu ke arah dukungan politik tertentu. Namun, mereka menuntut adanya transparansi alokasi anggaran infrastruktur di tingkat kabupaten, terutama mengenai alasan jalan di Puri Cendana belum masuk prioritas perbaikan, padahal tingkat kerusakannya berada dalam kategori berat. “Yang mengecewakan bukan semata kerusakannya, melainkan tidak adanya kejelasan selama bertahun-tahun,” kata seorang warga lain yang juga tidak ingin disebutkan namanya.
โโKesenjangan antara janji peningkatan infrastruktur dan implementasinya di Puri Cendana akhirnya mendorong warga mengambil alih perbaikan secara mandiri. Proses pengecoran ini pun menjadi simbol pernyataan warga bahwa mereka tidak lagi semata menunggu realisasi dari pemerintah, tetapi turut bergerak ketika pelayanan kebutuhan dasar belum terpenuhi. Langkah swadaya ini menguatkan pesan, bahwa masyarakat siap bergotong royong, namun tetap membutuhkan kehadiran negara dalam penanganan fasilitas umum yang telah resmi berada di bawah pengelolaan daerah.
โโ”๐ท๐๐๐ ๐ฝ๐๐๐๐”
โ
