𝐀𝐰𝐚𝐥𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟔, 𝐏𝐥𝐭 𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐁𝐞𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐒𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐋𝐚𝐲𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤: 𝐓𝐞𝐤𝐚𝐧𝐤𝐚𝐧 𝐏𝐓𝐒𝐏 𝐒𝐚𝐭𝐮 𝐏𝐢𝐧𝐭𝐮 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐥𝐚𝐲𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚

Cikarang Pusat | BEKASIEXPOSE.COM |

‎‎Mengawali hari pertama kerja di tahun 2026, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perangkat daerah dan kecamatan di lingkungan Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (02/01/2026). Sidak tersebut bertujuan memastikan pelayanan publik berjalan optimal serta memantau langsung kondisi pendapatan daerah.

‎‎Adapun lokasi sidak meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kantor kecamatan, hingga puskesmas.

‎‎Dalam kunjungannya ke DPMPTSP, Plt Bupati Asep menegaskan pentingnya mewujudkan pelayanan perizinan satu pintu yang sesungguhnya, tanpa banyak meja atau “jendela” pelayanan. Ia menekankan bahwa pelayanan harus sederhana, cepat, dan berkualitas agar berdampak langsung pada peningkatan Monitoring Center for Prevention (MCP).

‎‎“Saya ingin PTSP benar-benar satu pintu. Dengan pelayanan yang baik, saya beri waktu 15 hari. Insya Allah MCP kita akan lahir dan membaik,” tegasnya.

‎Sidak kemudian dilanjutkan ke Bapenda untuk melihat langsung aktivitas pendapatan daerah. Meski masih dalam suasana libur, Asep mengapresiasi tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) yang hampir mencapai 100 persen, meskipun jumlah masyarakat yang datang belum terlalu banyak.

‎‎“Kita lihat pendapatan daerah. Memang masyarakat belum ramai karena masih libur, tetapi ASN-nya hampir semuanya masuk,” ujarnya.

‎‎Di Disdukcapil dan kantor kecamatan, Plt Bupati menilai pelayanan dasar kepada masyarakat berjalan cukup baik dengan tingkat kehadiran pegawai yang tinggi. Ia juga menyoroti keterkaitan pelayanan administrasi kependudukan dengan peran kecamatan, termasuk dalam pendataan dan penanganan kemiskinan ekstrem.

‎‎Sidak berlanjut ke puskesmas. Dalam kesempatan tersebut, Asep menekankan agar pelayanan kesehatan tidak terhenti hanya karena batasan jam operasional.

‎‎“Jangan sampai jam tiga atau jam empat sore puskesmas sudah tutup, lalu ada pasien yang tidak terlayani dan akhirnya menumpuk di rumah sakit,” katanya.

‎‎Ia mendorong setiap puskesmas memiliki minimal satu hingga dua tempat tidur serta tenaga paramedis yang siaga, dengan dokter yang dapat dihubungi secara on call. Menurutnya, pelayanan tersebut dapat dibiayai melalui dana kapitasi.

‎‎“Minimal pasien bisa dilayani terlebih dahulu di puskesmas. Tidak harus langsung ke rumah sakit. Kalau rumah sakit penuh, kasihan masyarakat,” tambahnya.

‎‎Kebijakan tersebut, lanjut Asep, diupayakan dapat diterapkan di seluruh puskesmas di Kabupaten Bekasi, meskipun tetap memerlukan penyesuaian di lapangan.

‎‎Lebih jauh, ia menyampaikan visi besarnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan dasar, mulai dari kesehatan gratis, pendidikan gratis, hingga penyediaan hunian yang layak.

‎‎“Saat ini saya fokus merapikan kebijakan dan dinas-dinas terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan turun langsung ke masyarakat untuk memastikan kebijakan benar-benar dirasakan,” ujarnya.

‎‎Plt Bupati Asep juga memastikan sidak akan terus dilakukan secara rutin dan mendadak, bahkan tidak menutup kemungkinan pada malam hari.

‎‎“Pelayanan masyarakat harus menjadi titik berat. MCP kita selama ini kurang baik karena pelayanan publik yang belum optimal. Insya Allah ke depan saya akan terus turun langsung, bahkan bisa saja jam 10 malam, untuk melihat kondisi sebenarnya,” pungkasnya.

‎‎𝑹𝒆𝒅

‎