𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐁𝐞𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐓𝐞𝐠𝐚𝐬𝐤𝐚𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬 𝐂𝐞𝐩𝐚𝐭 𝐝𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐮𝐧𝐜𝐢 𝐊𝐮𝐫𝐚𝐧𝐠𝐢 𝐑𝐢𝐬𝐢𝐤𝐨 𝐁𝐞𝐧𝐜𝐚𝐧𝐚

‎CIKARANG PUSAT| BEKASIEXPOSE.COM |

‎‎Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi 2025, yang diikuti unsur perangkat daerah, TNI–Polri, serta ratusan relawan kebencanaan di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kamis (27/11/2025). Apel ini digelar sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim hujan sekaligus potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Bekasi.

‎Bupati Ade Kunang menegaskan, kesiapsiagaan menjadi faktor kunci dalam meminimalkan dampak bencana, terutama selama musim hujan. Kabupaten Bekasi, menurut dia, merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir, angin kencang, dan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, respons cepat dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi prioritas dalam upaya pengurangan risiko bencana.

‎“Kabupaten Bekasi memiliki potensi bencana cukup tinggi, terutama banjir, angin kencang, dan cuaca ekstrem. Kemampuan merespons secara cepat, tepat, dan terkoordinasi adalah langkah terpenting untuk mengurangi risiko bencana,” tegas Bupati Ade saat memberikan arahan di hadapan peserta apel.

‎Bupati Ade memaparkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus memperkuat mitigasi struktural, di antaranya melalui penguatan tanggul, normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan penertiban bangunan liar (Bangli). Langkah penertiban itu dilakukan guna mengembalikan fungsi kawasan resapan air dan ruang terbuka hijau di sepanjang bantaran sungai.

‎‎“Setelah ditertibkan, aliran sungai diperbaiki, lalu lahannya akan dikembalikan ke masyarakat sebagai ruang terbuka hijau. Ini penting agar saat curah hujan tinggi, potensi banjir bisa ditekan,” ujar dia.

‎‎Tak hanya mitigasi fisik, Pemkab juga membentuk satuan pendidikan aman bencana di tingkat desa dan kelurahan, khususnya di wilayah rawan banjir. Bupati menilai, pengelolaan kebencanaan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi TNI–Polri, lembaga kemanusiaan, pengusaha, akademisi, media, hingga seluruh masyarakat.

‎‎“Saya mengajak semua pihak memperkuat komitmen, sinergi, dan memastikan koordinasi berjalan efektif di setiap lapisan,” katanya menambahkan.

‎‎Bupati turut menekankan pentingnya sinergi operasional bersama TNI–Polri dalam menanggulangi bencana. Ia menyebut, kerja sama yang sudah berjalan baik selama ini menjadi modal kuat menghadapi cuaca ekstrem hingga awal 2026.

‎‎“Sinergi kita dengan TNI–Polri berjalan sangat baik. Kami juga memiliki pasukan dari BPBD dan Satpol PP yang siap melekat di lapangan. Kolaborasi ini harus terus diperkuat,” ucap Bupati.

‎Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, mengatakan, apel tersebut merupakan langkah memastikan kesiapan personel dan peralatan menghadapi ancaman bencana di puncak musim hujan, merujuk pada prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

‎‎Berdasarkan data BMKG, bencana hidrometeorologi diprediksi berlangsung pada November 2025–Maret 2026, dengan puncak musim hujan pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Prediksi itu menjadi acuan bagi pemda untuk melakukan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan lintas sektor.

‎‎“Kegiatan hari ini sesuai instruksi Kemendagri, dengan melibatkan seluruh unsur di daerah, termasuk TNI–Polri, dalam menghadapi cuaca ekstrem dan musim hujan ke depan,” ujar Muchlis.

‎Ia menambahkan, BPBD telah menjalankan edukasi dan pelatihan kebencanaan di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah, Desa Tangguh Bencana (Destana), Kelurahan Tangguh Bencana (Katana), Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana), serta program turunannya melalui pelibatan relawan.

‎‎“Masyarakat kami latih agar mampu melakukan evakuasi mandiri sambil menunggu petugas datang. Upaya ini penting agar respons awal penanganan bencana bisa dilakukan secara mandiri dan terarah,” jelasnya.

‎‎Muchlis juga merinci, wilayah rawan banjir di Kabupaten Bekasi mencakup daerah utara seperti Babelan, Cikarang Utara, Sukatani, Karang Bahagia, Tambun Utara, dan Tarumajaya, serta sebagian wilayah selatan di Serang Baru dan sekitarnya. Meski bencana tidak dapat sepenuhnya dicegah, pihaknya optimistis normalisasi sungai dan perbaikan sistem resapan mampu mengurangi dampaknya.

‎‎“Bencana mungkin tidak bisa kita hindari, tetapi bisa kita minimalisasi. Upaya normalisasi yang dilakukan pemda memberi harapan besar untuk menekan dampak banjir,” katanya.

‎‎Lebih jauh, Muchlis menyampaikan apresiasi kepada ratusan relawan kebencanaan dari berbagai komunitas yang hadir dalam apel. Menurut dia, relawan di Kabupaten Bekasi merupakan salah satu yang paling aktif dan solid dalam setiap operasi penanganan bencana.

‎‎Sebagai bentuk perlindungan, Pemkab mendaftarkan relawan ke BPJS Ketenagakerjaan, dengan sekitar 400 orang sudah terdaftar dan terproteksi dalam skema jaminan sosial itu. Perlindungan tersebut diberikan untuk menjamin keamanan relawan dari risiko saat bertugas di lapangan.

‎‎“Ini menjadi wujud perhatian pemerintah daerah agar relawan memiliki jaminan keselamatan jika mengalami musibah saat menjalankan misi kebencanaan,” tutup Muchlis.

‎𝑹𝒆𝒅

‎