‎𝐃𝐏𝐑𝐃 𝐊𝐚𝐛𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐚𝐡𝐚𝐬 𝐃𝐮𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐚 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐬: 𝐓𝐚𝐭𝐚 𝐊𝐞𝐥𝐨𝐥𝐚 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧𝐝𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐒𝐨𝐬𝐢𝐚𝐥

‎CIKARANG PUSAT| BEKASIEXPOSE.COM|

‎Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi tengah membahas dua rancangan peraturan daerah (Perda) strategis yang dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan perlindungan sosial masyarakat. Dua perda tersebut mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

‎Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bekasi, H. Ombi Hari Wibowo, mengatakan bahwa kedua perda tersebut menjadi capaian penting di penghujung tahun 2025. Saat ini, pembahasan dilakukan melalui kerja intensif dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama perangkat daerah terkait.

‎‎> “Alhamdulillah, pada akhir tahun ini DPRD bersama pemerintah daerah sedang membahas dua perda strategis. Ini menjadi capaian penting dalam memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan serta perlindungan sosial, khususnya bagi perempuan dan anak di Kabupaten Bekasi,” ujar Ombi di kantor DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (12/11/2025).

‎‎Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Didorong Lebih Transparan dan Produktif ‎Rancangan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dipimpin oleh Ketua Pansus H. Bosih dengan mitra kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Regulasi ini diharapkan menjadi landasan baru dalam menciptakan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, transparan, dan bernilai ekonomis.

‎Menurut Ombi, perda ini penting karena kondisi keuangan daerah tengah menghadapi tantangan serius, termasuk potensi defisit anggaran.

‎‎> “Perda BMD diharapkan menjadi stimulus agar aset-aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan optimal dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan asli daerah (PAD),” tegasnya.

‎Ia menambahkan, pembenahan sistem pengelolaan aset harus dilakukan secara menyeluruh—mulai dari pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengawasan aset daerah.

‎> “Setiap aset memiliki nilai dan potensi besar bagi pembangunan. Jangan sampai ada aset yang rusak, hilang, atau terbengkalai tanpa manfaat,” ujarnya.

‎Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, Wujud Keseriusan Hadapi Kasus Kekerasann Sementara itu, rancangan Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh H. Daris dengan mitra kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi. Regulasi ini menjadi wujud keseriusan DPRD dalam merespons meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut.

‎Ombi menjelaskan, perda ini telah melalui proses revisi agar lebih relevan dengan kondisi sosial masyarakat terkini.

‎> “Data menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Revisi perda ini memberi dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintah daerah untuk bertindak cepat dan efektif,” tuturnya.

‎Ia menegaskan, orientasi perda ini tidak hanya pada penanganan kasus, tetapi juga pada aspek pencegahan dan edukasi masyarakat.

‎> “Kami mendorong agar perda ini memperkuat kesadaran di tingkat keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Pencegahan harus menjadi garda terdepan dalam perlindungan perempuan dan anak,” tambahnya.

‎Ajak Partisipasi Publik dalam Pembentukan dan Pengawasan Perda Di akhir pernyataannya, Ombi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembentukan maupun pengawasan perda agar implementasinya benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.

‎‎> “Perda yang baik lahir dari partisipasi masyarakat. DPRD dan pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi aktivis, tokoh masyarakat, dan kelompok muda untuk memberikan masukan serta ikut mengawal pelaksanaannya,” pungkasnya.

‎‎Dengan pembahasan dua perda strategis ini, DPRD Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menghadirkan perlindungan sosial yang lebih nyata bagi seluruh masyarakat.

‎‎𝑷𝒆𝒏𝒖𝒍𝒊𝒔: 𝑹𝒆𝒅/𝑶𝒎𝒂𝒏

‎𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓 : 𝑶𝒃𝒂𝒚

‎

‎