𝐌𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐮𝐦𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐁𝐢𝐫𝐨𝐤𝐫𝐚𝐬𝐢 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐤 𝐂𝐞𝐩𝐚𝐭 𝐒𝐨𝐬𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐊𝐔𝐑 𝐏𝐞𝐫𝐮𝐦𝐚𝐡𝐚𝐧

‎CIKARANG PUSAT| BEKASIEXPOSE.COM |

‎Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, mengajak masyarakat Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi, untuk memanfaatkan program Kredit Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ajakan tersebut disampaikannya dalam Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan FLPP di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Jumat (21/11/2025).

‎Maruarar menegaskan bahwa birokrasi harus bekerja cepat dan mampu memberikan penjelasan yang jelas serta mudah dipahami masyarakat terkait bunga, plafon pinjaman, durasi, dan persyaratan program perumahan. Ia menyebut program tersebut penting agar masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir yang membebani.

‎‎“Kita sebagai birokrat harus cepat, kuasai masalahnya. Kalau masyarakat bertanya harus jelas: bunganya berapa, maksimal pinjamannya berapa, berapa lama waktunya, apa saja syaratnya. Kita gerak cepat supaya program ini terus berjalan dan dimanfaatkan masyarakat. Jangan sampai rakyat ke rentenir lagi. Di sini bunganya hanya 6 persen, kalau ke rentenir berapa?” ujarnya.

‎Maruarar juga menyampaikan bahwa program KUR Perumahan merupakan inovasi baru yang pertama kali dijalankan pemerintah. Karena itu, ia meminta aparatur birokrasi bekerja lebih cepat dalam memberikan penjelasan sehingga program dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

‎“Ayo, beri kesempatan masyarakat. Program ini bagus, jadi birokrat harus lebih jelas dan cepat menjelaskannya kepada rakyat, supaya mereka bisa menikmati KUR Perumahan dari Pak Prabowo. Ini program baru, belum pernah ada sebelumnya,” tuturnya.

‎Sosialisasi tersebut turut mempertemukan perwakilan berbagai sektor usaha, mulai dari 196 pelaku UMKM, 38 kontraktor, 56 developer perumahan, 60 pengemudi ojek online, hingga 22 pengusaha toko bangunan. Mereka berkesempatan berdialog langsung dengan Bank BRI dan Bank BJB. Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja.

‎Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyambut baik program tersebut sebagai upaya menghindarkan masyarakat dari jeratan pinjaman online maupun rentenir. Ia menilai KUR Perumahan menjadi langkah strategis dalam menyediakan pembiayaan yang lebih manusiawi bagi masyarakat.

‎Sekarang kita berupaya menghindarkan masyarakat dari pinjol dan rentenir, dan program KUR ini sangat tepat,” katanya.

‎Asep menambahkan bahwa bagi pelaku UMKM, program tersebut membantu menghadirkan akses permodalan lebih mudah tanpa jaminan. Pemerintah menyediakan fasilitas pinjaman di bawah Rp100 juta yang bisa diakses dengan proses sederhana.

‎‎“Bagi pelaku UMKM, program ini bisa membantu dalam pinjaman modal di bawah Rp100 juta tanpa harus menggunakan jaminan,” ujarnya usai mendampingi Bupati Ade Kunang.

‎Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bekasi, Nurchaidir, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan untuk percepatan akses pembiayaan melalui KUR dan FLPP. Diskusi panel digelar untuk menjelaskan skema program kepada masyarakat dan para pelaku usaha.

‎‎“Pada hari ini kita menyampaikan sosialisasi kredit perumahan KUR dan FLPP untuk likuiditas perumahan. Kita juga melaksanakan diskusi panel terkait program yang bertujuan mempercepat akses masyarakat yang ingin memiliki rumah atau pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan jasa perbankan,” jelasnya.

‎Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Bekasi telah membebaskan sejumlah biaya perizinan sebagai bentuk dukungan, termasuk PBG dan BPHTB, guna menekan harga penjualan rumah subsidi agar lebih terjangkau.

‎‎“Peran kita adalah membebaskan PBG dan BPHTB untuk perumahan. Dengan penghapusan biaya tersebut, harga penjualan rumah bisa ditekan sehingga lebih efektif dan terjangkau bagi masyarakat,” katanya.

‎‎Nurchaidir menambahkan bahwa sasaran sosialisasi mencakup UMKM, kontraktor, developer, pengemudi ojek online, pengusaha jasa konstruksi, hingga pemilik toko bangunan. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas pemerintah melalui bank-bank penyalur dengan bunga rendah dan tanpa jaminan.

‎‎“Sasarannya teman-teman UMKM, kontraktor, developer, bahkan ojek online. Bunganya sangat rendah, dan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta tidak ada jaminan,” terangnya.

‎‎Program KUR Perumahan ini, lanjutnya, diperuntukkan bagi masyarakat yang telah memiliki usaha atau kebutuhan pembiayaan rumah. Pemerintah berharap masyarakat Kabupaten Bekasi dapat memanfaatkan program ini secara optimal.

‎‎“Program ini khusus untuk mereka yang sudah memiliki usaha, karena harus ada tempat usaha atau tempat tinggalnya,” pungkasnya.

‎𝑷𝒆𝒏𝒖𝒍𝒊𝒔 : 𝑴,𝑺𝒐𝒍𝒆𝒉

‎