𝐏𝐞𝐦𝐤𝐚𝐛 𝐁𝐞𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐌𝐚𝐭𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚𝐧 𝐕𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐬𝐢 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐬𝐞𝐡𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐏𝐮𝐬𝐝𝐚𝐭𝐢𝐧 𝐊𝐞𝐦𝐞𝐧𝐬𝐨𝐬

Cikarang Pusat | BEKASIEXPOSE.COM |

‎Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) untuk memastikan akurasi data warga yang akan dialihkan dari skema PBI APBD ke PBI APBN. Sebanyak 311.074 jiwa peserta JKN kategori PBI-APBD tercatat berpotensi dialihkan ke pembiayaan pemerintah pusat.

‎Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menjelaskan bahwa verifikasi data mutlak diperlukan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan jaminan kesehatan. Ia membuka rakor lintas sektor tersebut dalam rangka mematangkan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten Bekasi, yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Gedung Kantor Bupati Bekasi, Jumat (5/12/2025).

‎Endin menegaskan bahwa persoalan teknis di lapangan harus dibahas bersama untuk memastikan tidak ada kekeliruan data yang digunakan selama ini. Kehadiran narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) disebut sangat membantu proses percepatan verifikasi.

‎“Rencana kita sekaligus melakukan verifikasi data. Saya berharap aplikasi di Pusdatin selalu siap dan terbuka, sehingga hasil verifikasi dari teman-teman Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) bisa segera diakses dan datanya akurat,” ujar Endin, yang juga merupakan mantan Kepala Dinas Sosial dan BKPSDM Kabupaten Bekasi.

‎‎Ia menambahkan bahwa tujuan strategis verifikasi adalah meringankan beban APBD melalui pengalihan peserta jaminan kesehatan dari PBI Pemda ke PBI Jaminan Kesehatan APBN. “Harapannya penjaminan ini dapat dialihkan ke PBIJK APBN agar beban APBD lebih ringan,” ucapnya.

‎Senada dengan itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, dr. Alamsyah, menjelaskan bahwa tidak seluruh penerima PBI-APBD akan dialihkan, namun Pemkab Bekasi telah mengajukan pengalihan sesuai ketentuan ke Kementerian Sosial. Ia menyebutkan adanya peluang karena kuota pusat masih tersedia.

‎‎“Kuota kita masih ada dan mudah-mudahan bisa di-approve. Jika disetujui, total sekitar 900.000 warga Kabupaten Bekasi dapat ditanggung oleh PBI-APBN,” kata Alamsyah. Ia memastikan bahwa sekitar 311.074 peserta PBI Pemda berpotensi dipindahkan sepanjang memenuhi syarat dan lolos verifikasi.

‎‎Meski begitu, Dinsos mengingatkan adanya kebijakan nasional terkait penonaktifan data peserta. Pada Januari mendatang, seluruh Indonesia akan dilakukan penonaktifan massal, termasuk sekitar 70 ribu peserta di Kabupaten Bekasi. “Saya pastikan bahwa warga yang dinonaktifkan tetapi sedang sakit tetap bisa direaktivasi, meskipun berada di desil 6–10. Hal serupa juga terjadi tahun lalu,” tambahnya.

‎‎Hingga Desember 2025, jumlah peserta PBI-APBD Kabupaten Bekasi mencapai 691.245 jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp313,82 miliar. Jika 311.074 jiwa dialihkan ke PBI-APBN, Pemkab Bekasi dapat menghemat anggaran hingga Rp141,103 miliar, belum termasuk piutang kepada BPJS Kesehatan.

‎Capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bekasi saat ini mencapai 99,23 persen atau sekitar 3.408.259 jiwa dari total penduduk 3.434.768 jiwa. Rinciannya meliputi PBPU/PBI APBD sebanyak 773.938 jiwa, PBI-APBN 872.937 jiwa, Bukan Pekerja 28.615 jiwa, PBPU 418.158 jiwa, PPU Badan Usaha 1.182.815 jiwa, dan PPU Penyelenggara Negara 131.796 jiwa.

‎Dengan capaian tersebut, Kabupaten Bekasi melampaui target nasional Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,06 persen, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 82,32 persen. Namun demikian, Kabupaten Bekasi belum masuk kategori UHC prioritas karena masih memiliki tunggakan pembayaran kepada BPJS Kesehatan.

‎‎Rakor yang berlangsung melibatkan Pusdatin Kemensos, BPS Kabupaten Bekasi, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Bekasi.

‎𝑷𝒆𝒏𝒖𝒍𝒊𝒔: 𝑱𝒂𝒄𝒌𝒔𝒐𝒏 𝑶𝒌𝒕𝒂𝒗𝒊𝒂𝒏𝒖𝒔

‎𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓 : 𝑶𝒃𝒂𝒚

‎

‎