𝐏𝐣 𝐒𝐞𝐤𝐝𝐚 𝐁𝐞𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐓𝐞𝐤𝐚𝐧𝐤𝐚𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬 𝐂𝐞𝐩𝐚𝐭 𝐓𝐢𝐧𝐝𝐚𝐤 𝐋𝐚𝐧𝐣𝐮𝐭 𝐀𝐝𝐮𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭

‎CIKARANG PUSAT| BEKASIEXPOSE.COM |

‎‎Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menekankan pentingnya respons cepat dari setiap perangkat daerah terhadap aduan masyarakat. Ia mengingatkan agar setiap laporan yang masuk segera ditindaklanjuti maksimal dalam waktu empat hari kerja.

‎‎Hal tersebut disampaikan Ida Farida dalam Rapat Koordinasi SP4N-LAPOR, Lapor-AA, dan PPID yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) di Aula KH Noer Alie, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, pada Kamis (30/10/2025).

‎“Tidak boleh berlama-lama. Semua laporan harus dijawab, bisa atau tidak, tetap harus dijawab. Jangan sampai ada simpul informasi yang tersumbat,” tegas Ida Farida di hadapan para peserta rapat.

‎Menurutnya, pelayanan publik tidak hanya soal meraih predikat atau penghargaan, melainkan membangun sistem yang bekerja secara konsisten dan berkelanjutan.

‎“Kita tidak mengejar target juara. Yang kita inginkan adalah sistem yang terbangun dengan baik, di mana semua perangkat daerah bekerja cepat, responsif, dan saling menghormati,” ujarnya.

Ida juga memberikan apresiasi kepada para admin media sosial, admin Lapor-AA, serta pejabat PPID di lingkungan perangkat daerah yang telah bekerja dengan sigap dan tanggap dalam menangani aduan masyarakat.

‎“Untuk yang sudah bekerja cepat dan tepat, saya ucapkan terima kasih. Pertahankan kinerjanya. Namun bagi yang masih rendah, agar terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad, dalam laporannya menjelaskan bahwa hingga 26 Oktober 2025, jumlah laporan masyarakat yang masuk melalui kanal Lapor-AA mencapai 2.303 aduan. Dari jumlah tersebut, 722 laporan telah selesai ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi dan penyelesaian.

‎“Animo masyarakat cukup tinggi, ini menunjukkan meningkatnya partisipasi publik terhadap kinerja pemerintah daerah,” ujar Yan Yan.

‎Ia menambahkan, laporan terbanyak berasal dari wilayah Babelan sebanyak 254 laporan, disusul Cikarang Utara (222 laporan) dan Tambun Selatan (220 laporan). Jenis permasalahan yang paling banyak dilaporkan meliputi jalan rusak, lampu penerangan jalan mati, persoalan ketenagakerjaan, air PDAM, banjir, pendidikan, dan pengelolaan sampah.

‎‎Selain itu, melalui kanal SP4N-LAPOR, hingga Oktober 2025 tercatat sebanyak 1.766 laporan masuk, dengan 1.100 laporan di antaranya telah selesai ditindaklanjuti.

‎‎“Jika digabungkan dengan Lapor-AA, total laporan masyarakat yang diterima Pemkab Bekasi mencapai lebih dari 4.000 laporan,” jelas Yan Yan.

‎Menurutnya, tantangan utama dalam pengelolaan pengaduan publik saat ini adalah mempercepat waktu respon dan memperkuat koordinasi lintas sektor antar perangkat daerah.

‎‎“Masih banyak laporan lintas bidang yang membutuhkan kolaborasi cepat. Kita ingin admin di lapangan bisa lebih proaktif tanpa harus menunggu instruksi dari pimpinan,” ucapnya.

‎‎Yan Yan juga menyoroti sejumlah kendala dalam pelayanan informasi publik oleh PPID, seperti pendokumentasian surat yang belum optimal, pengarsipan data yang belum terpusat, serta minimnya pemanfaatan aplikasi PPID Menyala.

‎‎“Masih banyak permohonan informasi yang masuk secara manual lewat surat, padahal sistem aplikasi sudah tersedia dan bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pelayanan,” tambahnya.

‎‎Untuk mengatasi hal tersebut, Diskominfosantik menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya meningkatkan pelatihan admin secara daring, mempercepat penerapan aplikasi digital seperti Serikandi, serta membentuk tim pengelolaan arsip informasi publik di setiap perangkat daerah.

‎‎Langkah-langkah itu diharapkan dapat memperkuat sistem dokumentasi, mempercepat pelayanan informasi publik, serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap tindak lanjut laporan.

‎‎“Ke depan, kita ingin memastikan setiap tindak lanjut laporan disertai bukti valid seperti foto, video, atau surat resmi. Ini bukan hanya untuk laporan kepada pimpinan, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kepada publik,” jelasnya.

‎Yan Yan pun mengajak seluruh perangkat daerah agar terus menjaga semangat kolaboratif dalam melayani masyarakat.

‎“Tanpa dukungan dan kerja nyata dari seluruh perangkat daerah, mustahil kita bisa mempertahankan predikat Kabupaten Informatif. Mari kita jadikan koordinasi ini sebagai langkah bersama menuju pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan berintegritas,” pungkasnya.

‎Kegiatan rapat koordinasi kali ini mengusung tema “Kolaborasi SP4N Lapor, Lapor-AA, dan PPID dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Cepat, Tanggap, dan Transparan.”

‎Tema tersebut mencerminkan semangat bersama untuk meningkatkan tata kelola pelayanan informasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat di Kabupaten Bekasi.

‎‎𝑷𝒆𝒏𝒖𝒍𝒊𝒔: 𝑹𝒆𝒅/𝑶𝒎𝒂𝒏

‎𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓 : 𝑶𝒃𝒂𝒚

‎