‎𝐊𝐈 𝐉𝐚𝐛𝐚𝐫 𝐃𝐨𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐏𝐈𝐃 𝐊𝐚𝐛𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐚𝐩𝐤𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐲𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐒𝐞𝐫𝐚𝐠𝐚𝐦

CIKARANG PUSAT| BEKASIEXPOSE.COM |

‎Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarak, mendorong seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menerapkan standar layanan informasi yang seragam, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

‎Hal tersebut disampaikan Husni usai menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi SP4N-LAPOR!, Lapor-AA, dan PPID yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi di Aula KH. Noer Alie, Gedung Bupati, Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (30/10/2025).

‎Menurut Husni, seluruh PPID pelaksana wajib mengikuti pedoman teknis serta standar operasional prosedur (SOP) yang telah disusun oleh PPID utama. Langkah tersebut penting agar pelayanan informasi publik di setiap perangkat daerah berjalan searah dan konsisten.

‎‎> “Kami menekankan agar seluruh PPID pelaksana mengikuti pedoman yang sudah dibuat oleh PPID utama. Standarnya harus sama, baik dari sisi pelayanan, respon, maupun pengelolaan data informasi publik,” ujarnya.

‎Husni juga menegaskan pentingnya peningkatan respons cepat terhadap setiap permohonan informasi dari masyarakat. Menurutnya, sikap responsif dapat mencegah potensi terjadinya sengketa informasi.

‎> “Paling tidak, setiap permohonan dijawab dulu. Kalau dijawab dengan baik, masyarakat biasanya sudah cukup puas,” tambahnya.

‎‎Lebih lanjut, Husni mengingatkan pentingnya kolaborasi yang kuat antara PPID utama dan PPID pelaksana untuk mempertahankan predikat “Informatif” yang berhasil diraih Kabupaten Bekasi pada tahun 2024.

‎> “Predikat informatif harus dijaga. Kolaborasi antar seluruh PPID pelaksana menjadi kunci, karena penilaian itu merupakan satu kesatuan. Kalau ada yang lemah di satu bidang, bisa berpengaruh pada nilai keseluruhan,” katanya.

‎Selain itu, Husni menyinggung mengenai potensi pembentukan Komisi Informasi Kabupaten Bekasi. Ia menjelaskan, secara regulasi, lembaga tersebut dapat dibentuk apabila dibutuhkan, dengan kewenangan berada pada pemerintah daerah bersama DPRD.

‎> “Regulasinya menegaskan bahwa komisi informasi dapat dibentuk di tingkat kabupaten atau kota apabila dibutuhkan. Kewenangannya ada pada pemerintah daerah dan DPRD untuk menentukan apakah perlu dibentuk atau tidak,” terangnya.

‎‎Husni mengungkapkan, sejauh ini baru dua daerah di Jawa Barat yang telah memiliki Komisi Informasi di tingkat kabupaten/kota, yaitu Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Namun, melihat tingginya angka sengketa informasi di Kabupaten Bekasi, ia menilai pembentukan Komisi Informasi daerah akan menjadi langkah positif dalam memperkuat pembinaan serta meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi publik.

‎‎> “Kita berharap kalau Komisi Informasi Kabupaten Bekasi terbentuk, akan ada peningkatan kualitas pelayanan informasi di badan publik. Karena lembaganya bisa langsung membina dan mengawasi secara lebih dekat,” ucapnya.

‎‎Menutup keterangannya, Husni berpesan agar seluruh PPID pelaksana di Kabupaten Bekasi tetap fokus dan menjaga kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

‎> “Jangan sampai tugas PPID terbengkalai karena kesibukan lain. Kalau PPID-nya fokus, pengarsipan dan pendokumentasian akan rapi, pelayanan juga semakin baik,” pungkasnya.

‎𝑷𝒆𝒏𝒖𝒍𝒊𝒔: 𝑹𝒆𝒅/𝑵𝒖𝒓𝒋𝒂𝒚𝒂

‎𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓 : 𝑶𝒃𝒂𝒚

‎